“PEMERINTAH MELANGGAR KOMITMEN UU NO. 25 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN PUBLIK”

Posted on June 2, 2010

0


Rabu, 28 April 2010, Sragen (Espos). Forum Masyarakat Sragen (Formas) mendesak Pemerintah kelurahan dan kecamatan di Bumi Sukowati agar mencantumkan maklumat pelayanan publik sebagaimana amanat dari UU 25/2009 tentang pelayanan publik.  Pejabat yang tak menaati aturan itu diancam sanksi pemecatan.  Selain ituk Ketua Formas, Andang Basuki juga mengungkapkan, berdasarkan UU 25/2009, pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam aturan yang ada, maka akan diancam dengan sanksi pemecatan. Dia menambahkan, sejauh ini Formas melihat belum menemukan transparansi pelayanan di sejumlah desa dan kecamatan di Sragen.

Cuplikan berita diatas, merupakan suatu gambaran mengenai penantian masyarakat yang cukup panjang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih transparan, terutama setelah lahirnya UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

UU yang disahkan Presiden SBY pada tanggal 18 Juli 2009 tersebut menjadi salah satu pijakan hukum bagi upaya pemenuhan hak dasar rakyat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih partisipatif dan non diskriminasi.  Selain itu, UU Pelayanan Publik juga menjadi salah satu strategi bagi upaya percepatan reformasi birokrasi dalam konteks pelayanan publik. Terutama karena beberapa aturannya bersifat “memaksa” bagi terjadinya perubahan mindset, sikap dan perilaku di jajaran birokrasi.

Sayangnya, sejumlah pasal-pasal yang diatur dalam UU tersebut terhambat untuk diimplementasikan karena hingga kini tak satu pun dari lima ketentuan turunan yang harus dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) disahkan.  Padahal dalam pasal 60, ketentuan penutup UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa seluruh PP harus sudah disahkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak UU nomor 25 tahun 2009 disahkan.

Sejumlah ketentuan yang terhambat untuk diimplementasikan karena belum diatur dalam PP, adalah; ketentuan mengenai ruang lingkup pelayanan publik, pedoman penyusunan stándar pelayanan, tatacara pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat serta satu Perpres mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi.

Keterlambatan pengesahan PP tersebut tentu akan berimplikasi pada banyak hal, diantaranya; ketidakjelasan cakupan dan lingkup pelayanan publik yang diatur dalam UU tersebut, ketidakpastian akses partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, ketidakpastian jaminan pelayanan bagi kelompok rentan dengan diperbolehkannya pengadaan pelayanan berjenjang pada unit-unit pelayanan, ketidakjelasan sistem pelayanan terpadu dan implikasinya bagi kemudahan akses.  Serta menghambat upaya percepatan reformasi birokrasi dalam memberikan layanan yang lebih baik.

Dengan pengabaian terhadap pasal 60  UU nomor 25 tahun 2009, khususnya mengenai batasan waktu pengesahan seluruh ketentuan yang harus diundangkan dalam PP, maka  MP3 menyatakan bahwa PEMERINTAH SUDAH MELANGGAR KOMITMENNYA dan TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH BERUPAYA MELAKUKAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK.

Atas kondisi tersebut, MP3 mendesak agar;

  • Pemerintah segera memenuhi tanggungjawab juridisnya, dengan mengesahkan PP terhadap pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2009.
  • Sebelum PP tersebut disahkan, Pemerintah harus segera membuka ruang konsultasi publik sebagai bentuk partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap isi RPP tersebut dan menyatakan permintaan maaf karena sudah melakukan pengabaian dengan lambatnya respons atas lahirnya PP tersebut.
  • DPR RI, khususnya Komisi II dan komisi lain yang menangani sektor-sektor pelayanan publik bersikap kritis dan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kerja eksekutif karena telah menghambat implementasi UU nomor 25 tahun 2009.

MP3 juga mengajak kepada;

  • Seluruh unit-unit pelayanan publik dan Pemerintah daerah yang inovatif dan mempunyai komitmen besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik untuk ikut mendesak Pemerintah menyegerakan pengesahan PP UU pelayanan publik serta tidak ragu-ragu melakukan terobosan membuat pelayanan yang lebih baik dengan tidak hanya menunggu lahirnya PP tersebut.
  • Seluruh elemen masyarakat sipil, baik OMS dan akademisi yang concern terhadap upaya percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik untuk segera menjalankan fungsi kontrolnya dengan menyatakan sikap kritis kepada Pemerintah dan melakukan penyadaran kritis kepada masyarakat untuk berani menuntut hak konstitusinya atas pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

Jakarta,   31 Mei 2010

Kontak Person MP3 untuk Pemantauan Implementasi UU Pelayanan Publik :

  1. Ajeng Kesuma Ningrum (Koordinator MP3) : 0818-724704
  2. Sulastio (Koordinator  Tim Substansi MP3) : 0811-193286
  3. Andrinof Chaniago (Tim Akademisi MP3) : 0811848554
  4. Adi  (Yappika/Sekretaria t MP3) : 081322570606
About these ads