10 ALASAN MENOLAK 8,4 TRILYUN DANA ASPIRASI: SUBURKAN CALO ANGGARAN DAN KESENJANGAN DAERAH

Posted on June 2, 2010

0


Jakarta, 01 Juni 2010Tuntutan dana aspirasi untuk daerah Pemilihan Anggota DPR RI terus bergulir pada APBN 2011. Sebelumnya pada APBN-P 2010, Komisi XI  yang merasa berjasa meningkatkan estimasi penerimaan pajak, meminta jatah uang jasanya sebesar Rp. 2 trilyun untuk dijadikan sangu bagi daerah Pemilihannya. Tuntutan ini kembali berlanjut pada saat Fraksi Golkar memberikan tanggapan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2011  yang meminta alokasi dana pembangunan untuk daerah pemilihan sebesar Rp. 15 milyar per tahun per satu daerah Pemilihan Anggota DPR atau Total akan menguras APBN sebesar Rp. 8,4 trilyun.  Fraksi Golkar beralasan dana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota terpilih pada daerah Pemilihannya dan memeratakan anggaran pada wilayah yang sedikit atau tidak teralokasi oleh belanja Negara. Usulna Golkar semakin bergulir dan diamini oleh berbagai fraksi lain di DPR.

Tuntutan ini jelas merupakan pork barrel yang dilegalkan. Oleh Karena itu, SEKNAS FITRA MENOLAK PEMBERIAN DANA ASPIRASI BAGI ANGGOTA DPR RI, dengan 10 alasan berikut :

1.   Dana Aspirasi Menyuburkan Calo Anggaran. DPR tak ubahnya menjadi calo anggaran yang legal bagi daerah Pemilihannya.  Daerah akan berlomba-lomba datang ke Jakarta untuk melobby anggota DPR daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh dana aspirasi. Peluang adanya kick back bagi anggota DPR sangat mungkin terjadi. Dimana terjadi pemotongan Dana Aspirasi bagi daerah pemilihan untuk menyetor kembali ke anggota DPR.  Seharusnya DPR belajar dari kasus P2SEM di Jawa Timur, dimana uang pemberdayaan masyarakat berdasarkan rekomendasi DPRD ini, telah menjerah DPRD di Propinsi dan Kab/Kota di Di jawa Timur, karena menerima kick back dana P2SEM.

2.   Dana  Aspirasi Memperbesar Jurang Kemiskinan Antar Daerah, Alasan Dana Aspirasi untuk memeratakan anggaran juga tidak masuk akal. Adanya dana aspirasi berdasarkan daerah Pemilihan justru akan memperlebar antara daerah miskin dan kayak arena anggaran hanya terpusat pada daerah-daerah yang banyak penduduknya (sesuai dengan proporsionalitas penentuan dapil) dibandingkan daerah yang miskin.  Sebagai contoh, DKI Jakarta yang memiliki angka kemiskinan terendah yakni 3,62% akan memperoleh dana aspirasi Rp. 315 Milyar, sementara Maluku yang angka Kemiskinannya 28,3% hanya mendapat dana aspirasi Rp. 90 Milyar. Jelas usulan ini bertentangan dengan  Logika pemerataan  yang diungkapkan DPR. Logika pemerataan seharusnya, semakin miskin daerah semakin besar alokasi anggaran yang dikucurkan.  Dana aspirasi juga tidak akan menjawab persoalan kemiskinan dan kesejahtraan rakyat. Besarnya dana aspirasi akan sangat ditentukan oleh kekuatan lobby dan akses para konstituen daerah pemilihan terhadap anggota DPR.

3. Dana Aspirasi mengacaukan Sistem Perencanaan Penganggaran dan Perimbangan Keuangan. Sistem Perencanaan Penganggaran menggunakan pendekatan level Pemerintahan mulai dari Kab/kota, Propinsi dan Pusat. Sementara dana aspirasi mempergunakan pendekatan daerah pemilihan yang tidak identik dengan system pemerintahan. Data-data statistik seperti angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pengangguran termasuk penentuan alokasi dana perimbangan mempergunakan pendekatan level pemerintahan. dengan adanya dana aspirasi akan semakin sulit diukur dampak suatu anggaran pada suatu daerah.

4. Dana Aspirasi Tidak Sesuai dengan Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Sejak tahun 2003 Indonesia memiliki UU No 17 tahun 2003 tentang Keuanan Negara, yang telah mengubah paradigma penganggaran dari system tradisional yang berorientasi pada input atau anggaran menjadi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja yang dimandatkan dalam UU ini adalah anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian  hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dengan adanya dana aspirasi yang dibagi rata menurut daerah Pemilihan, jelas DPR masih menggunakan paradigma lama anggaran yang hanya berorientasi pada input atau sekedar menghabiskan anggaran tanpa melihat kinerja yang akan dicapai.

5. Dana Aspirasi Bertentangan Dengan Azas Dana Perimbangan. Adanya dana aspirasi semakin menambah panjang deretan dana liar ke daerah yang tidak sesuai dengan azas dana perimbangan yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, seperti diamanatkan UU No 33 tahun 2004. DPR tidak bisa serta merta mengalokasikan dana aspirasi sebelum melakukan perubahan pada UU No 33/2004.

6.      Dana Aspirasi Menyebabkan Anggaran Tidak Efisien. Dana aspirasi menyebabkan fragmented budget dan menjadikan anggaran tidak efisien. Misalnya Jawa Barat yang memiliki permasalahan angka kematian ibu  tinggi, dengan 91 kursi memperoleh dana aspirasi Rp. 1,3 trilyun. Seharusnya dengan menurut dapil, misalnya suatu propinsi seperti Jawa Barat yang terdiri dari 91 kursi akan memperoleh dana propinsi 1,3 trilyun.  Dengan anggaran 1,3 trilyun seharusnya bisa menyelesaikan masalah kematian ibu di Jawa Barat, namun karena 91 kursi dimiliki oleh partai berbeda-beda maka penggunaan anggaran menjadi fragmented dan tidak efisien. sehingga nggaran yang besar tidak mampu menjawab persoalan yang ada.

7. Dana Aspirasi Tidak Memiliki Landasan Hukum. Jika dana aspirasi ini jadi dialokasikan pada APBN 2011 maka dapat dikatakan dana aspirasi ini merupakan dana illegal karena tidak memiliki dasar hukum. Pasal 12 ayat (2) UU No 17/2003 menyatakan RAPBN disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, tidak berdasarkan daerah pemilihan, oleh karena DPR tidak memiliki instrumen perencanaan yang merupakan domain pemerintah.

8.      DPR Tidak Memiliki Hak Budget.  DPR selama ini salah kaprah  menyatakan memiliki hak budget. Baik kosntitusi maupun UU N0 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPR tidak mengenal adanya hak budget bagi DPR. DPR hanya memiliki fungsi anggaran sebagaimana pasal 70 ayat (2) yang menyatakan, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden. Jadi tidak ada hak DPR untuk memintah jatah alokasi anggaran dana aspirasi. Fungsi anggaran DPR seharusnya ditujukan agar RAPBN yang diajukan Pemerintah mencapai tujuan bernegara.

9. Dana Aspirasi Tidak Memberikan Insentif Politik Bagi DPR. Dana aspirasi  tidak akan membawa insentif politik bagi DPR, karena toh DPR bukanlah eksekutor anggaran. DPR hanya bisa menggarkan dana aspirasinya untuk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Pusat atau daerah. Sehingga sulit bagi DPR untuk  memperoleh insentif politik dari adanya dana aspirasi.

10. Dana Aspirasi Melanggengkan Status Quo. Menjelang Pemilu jelas dana aspirasi akan menjadi efektif sebagai pork barrel untuk menarik simpati Pemilih. Jelas ini akan menghasilkan kontestasi politik yang tidak sehat antara peserta Pemilu dan hanya memberikan peluang akan berkuasanya DPR yang status quo.

Berangkat dari 10 alasan di atas, Seknas FITRA meminta kepada Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah untuk MENOLAK permintaan DPR sebagai Jawaban Pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal 2011.

Jakarta, 01 Juni 2010

Yuna Farhan

SekJen FITRA

CP: 0816 186 0874

Posted in: Government, National