4 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo: Sudah 2. 8 Triliun dari APBN yang Dikuras Pengusaha Lumpur Lapindo, PT Lapindo Brantas Inc

Posted on June 2, 2010

1


Jakarta — Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ dimulai pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Dan akibat Tragedi Lumpur Lapindo ini, masyarakat menderita kerugian secara langsung yang amat besar seperti kerusakan aset dan infrastruktur disebabkan dampak langsung Tragedi lumpur Lapindo sebesar Rp5.1 Triliun seperti tabel dibawah ini:[1]
No Urian Jumlah Prosentase
1 Kerugian Masyarakat 3.200.978,95 62,50
2 Kerugian Usaha Swasta    376.901,30 7,36
3 BUMN      57.075,80 1,11
4 PDAM Kabupaten Sidoarjo          170,91 0,01
5 Kontraktor Pelaksana  1.486.507,70 29,02
Total 5.121.634,65 100%
Tabel ini Diolah dari hasil audit BPK

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang menanggung kerugian terbesar secara riil adalah masyarakat sebagai pemilik tanah dan bangunan, yakni sebesar 62,5% dari keseluruhan, selanjutnya adalah kontraktor pelaksana sebesar 29,02, usaha swasta sebesar 7,36%, BUMN sebesar 1,11% dan PDAM Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,01%.

Kemudian, tragedi Lumpur lapindo berdampak kepada perekonomian Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan wilayah sekitarnya. Dampak tersebut dapat berupa hilangnya sumber-sumber pendapatan masyarakat, pemerintah daerah/pusat dan dunia usaha antara lain rusaknya lahan pertanian, pertambakan, pabrik dan peralatan yang dimiliki oleh dunia usaha. Jumlah potensi kehilangan pendapatan mencapai  untuk setiap tahun sebesar Rp71.3Triliun dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah
1 Produksi pertanian 16.721.75
2 Produksi perikanan/tambak 19.980,00
3 Retribusi pemakaian kekayaan 0,80
4 Pajak Penerangan Jalan – PLN 14,98
5 Pajak Penerangan Jalan – Non PLN 1,00
6 PBB Tahun 2006 Buku I & II 221,45
7 PBB Tahun 2006 Buku III s.d V 127,82
8 Pendapatan Puskesmas 485,26
9 Pendapatan usaha kecil 2.577,60
10 PLN (tunggakan pelanggan) 425,96
11 PT KAI (pendapatan akibat rel melengkung) 58,09
12 PT Telkom (pendapatan, potensial loss) 8.064,17
13 PT Jasa Marga (pendapatan yg hilang) 8.394,04
14 PGN (gas yang hilang, kesempatan kehilangan menjual) 14.692,44
Total 71.382,37
Tabel ini Diolah dari Hasil Audit BPK

Kerugian secara langsung yang dialami oleh masyarakat seperti kerusakanaset dan infrastruktur yang diperkirakan sebesar Rp.5,1 Triliun, sampai saat ini, perusahaan Bakrei, PT LBI diperkirakan baru mengeluarkan anggaran sebagai ganti rugi sebesar Rp.1 Triliun. Berikut ini tabel rincian pengeluaran PT LBI dari komitmen Rp.2.5 Triliun sebagai uang ganti rugi adalah:
Penanganan Jenis Pengeluaran
Rp %
Well control Service 128.912.261.410,10 38,84%
Material 7.059.103.000,00 6,89%
Surface Service 827.981.560.647,72 51,23%
Material 36.195.273.530,00 2,05%
Social Service 2.892.197.614,76 0,16%
Material 9.188.170.000,00 0,52%
Secretariat Service 850.100.000,00 0,29%
Material 335.391.710,00 0,02%
Total 1.013.414.057.912,58 100%
Tabel ini Diolah dari Hasil Audit BPK

Kerugian secara langsung yang dialami oleh masyarakat seperti kerusakanaset dan infrastruktur yang diperkirakan mencapai sebesar Rp.5,1 Triliun, dan PT LBI diperkirakan baru mengeluarkan Rp.1 Triliun untuk menganti kerusakan aset dan infrakstuktur tersebut. Dan kekurangan ganti rugi terhadap kerusakan aset dan infrastrukutur publik sepertinya sudah dialih atau dibebankan kepada pemerintah, dan PT LBI sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Bakrie sudah berhasilmelepaskan diri dari Tanggungjawab secara moral dan financial dengan berbagai cara seperti berikut ini:

  • PT. LBI (Lapindo Brantas Inc) telah berhasil menaklukan negara dengan cara memaksa secara Paksa Presiden SBY untuk mengeluarkan Peraturan Presiden No.14 tahun 2007 Tanggal 31 Maret 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). BPLS bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani  luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infranstruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan anggaran berasal dari APBN. Padahal, sebelum Peraturan Presiden No.14 tahun 2007 diterbitkan oleh Presiden SBY, Penanganan Lumpur Lapindo dikendalikan oleh pemerintah pusat berdasarkan payung hukum Keppres No. 13 tahun 2006 Tanggal 9 September 2006. Dan dalam Keppres No. 13 tahun 2006 ini,anggaran penanganan Tragedi Lumpur Lapindo berasal PT. LBI sendiri bukan APBN.
  • Dengan demikian, akibat dari Peraturan Presiden No.14 tahun 2007, Presiden SBY dimulai tahun 2006 – 2010 sudah harus mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp. 2.8 Triliun  untuk penanganan tragedi Lumpur Lapindo dengan perincian sebagaiberikut:

No Urian Rp.
1 APBN 2006 6.3 miliar
2 APBN 2007 144.8 miliar
3 APBN 2008 513.1 miliar
4 APBN 2009 592.1 miliar
5 APBN 2010                1,216.0 Triliun
6 APBN 2010 Perubahaan 205.5 miliar
Total 2.816.0 Triliun

Anggaran dari APBN sebesar Rp.2.8 Triliun ini bukan saja untuk memperbaiki infrastruktur publik yang rusak akibat aliran lumpur panas, tetapi juga untuk alokasi anggaran ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

  • Dengan adanya Peraturan presiden No.14 Tahun 2007 ini, berarti segala aspek hukum terhadap PT. LBI dan keluarga Bakrie tidak akan dilanjutkan. Hal ini bisa dilihat dari sejak terjadi tragedi Lumpur Lapindo, tidak seorangpun, baik dari manajemen perusahaan, dan komisaris PT LBI yang notabenenya pemiliknya keluarga bakrie, aparat penegak hukum tidak berani menuduh keluarga bakrie telah melakukan kejahatan lingkungan atau merugikan harta orang lain.

Untuk itu kami dari seknas FITRA, untuk memperingati dan dengan melihat permaslahaan seperti diatas, hanya bisa seperti:

  • Mengimbau kepada masyarakat sipil maupun CSO untuk melakukan konsolidasi politik untuk melakukan “perlawanan” terhadap Keluarga Bakrie. Oleh karena, keluarga bakrie mempunyai jaringan politik yang kuat, dan kekuatan uang cukup untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini bisa dilihat ketika kemenangan bisnis group bakrie dipengadilan melawan pemerintah atas dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang Batubara yang senilai kurang lebih Rp 2 triliun. Tiga perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk., (BR) dan PT Aruitmin Indonesia. Kemudian, dipaksakan untuk mundur dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati oleh keluarga Bakrie, dan terakhirnya seorang presiden juga harus tunduk kepada kemauan politiknya keluarga Bakrie dengan munculnya Peraturan Presiden No.14 tahun 2007 tentang ganti tragedi Lumpur Panas Lapindo. Dimana isi dari Peraturan Presiden No.14 tahun 2007 adalah mengenai ganti rugi kepada masyarakat, baik aset maupun infrastuktur publik akan dibebankan kepada APBN dan bukan lagi oleh keluarga Bakrie.

Jakarta, 30 Mei 2010
Uchok Sky Khadafi
Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA

Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
Jln. Duren Tiga Selatan,No.68A, Pancoran Jakarta Selatan
HP: 08121000774

________________________________

[1]  Berdasar Audit BPK