Tak ada ruang bagi publik dalam PCP Asian Development Bank!

Posted on July 26, 2010

0


Jakarta, 25 Juli 2010 – Organisasi Masyarakat Sipil menilai implementasi kebijakan PCP (Public Communication Policy-Kebijakan Komunikasi Publik) dari Bank Pembangunan Asia (ADB-Asian Development Bank) yang pada garis besarnya memuat akses informasi dan aturan terkait hubungan eksternal ADB bagi masyarakat terutama bagi yang terkena dampak langsung oleh proyek-proyek pembangunan ADB lewat pemerintah Indonesia, telah mengalami kegagalan dalam menjamin adanya akses informasi yang efektif bagi masyarakat yang langsung terkena  proyek ADB. Selain itu ADB dinilai tidak jelas dalam hal aturan Pengecualian pada peraturan PCP dan mekanisme bandingnya.

Hal ini mengakibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek ADB sama sekali tidak mendapatkan akses informasi atas proyek yang mengenai hak atas tinggal, mencari nafkah, dan juga identitas jati diri mereka sebagai warga Negara. PCP selama ini juga dinilai masyarakat sipil telah membatasi kesempatan masyarakat lebih luas menggunakan haknya dalam berpartisipasi pada konsultasi kebijakan PCP.

Demikian pernyataan bersama Organisasi Masyarakat Sipil dalam Siaran Pers mereka menjelang Konsultasi Publik Tinjau Ulang Kebijakan PCP. ADB akan melangsungkan konsultasi tersebut pada, Rabu, 28 Juli 2010 di salah satu hotel di Jakarta.

“Selama masa persiapan proyek, informasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak sangatlah minim, terbatas, tidak lengkap atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Padahal mereka (ADB) mengatakan bahwa  mereka selalu menyediakan akses informasi dan implementasi PCP dalam proyek-proyek ADB di Indonesia, bagi masyarakat yang terkena dampak,” jelas Musfarayani dari IESR (Institute for Essential Services Reform).

Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia, sebuah lembaga yang melakukan pemantauan terhadap lembaga keuangan internasional seperti ADB, selanjutnya memaparkan “Masyarakat di bantaran Tarum Kanal Barat (Karawang-Bekasi) yang terkena dampak proyek ADB Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) tidak mengetahui bahwa proyek yang akhirnya menggusur mereka adalah karena proyek ini. Dalam kasus ini, masyarakat tidak diberikan informasi yang lengkap mengenai disain proyek dan lokasi tinggal mereka setelah digusur karena proyek. Bahkan, lanjutnya, ADB tidak dapat menjelaskan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan masyarakat terkait dengan konsultasi yang wajib dilakukan dalam setiap proyek ADB sejenis. Fakta pelanggaran ini terjadi di lapangan, padahal kebijakan yang dimiliki ADB mewajibkan adanya konsultasi masyarakat terkena dampak dan semua prosesnya terikat dengan kebijakan yang dimiliki oleh ADB sendiri.”

“Kasus di atas hanyalah satu dari beberapa proyek yang termonitor, namun jelas telah membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir. ADB memang menyediakan akses informasi melalui website. Tapi perlu dicatat, banyak masyarakat yang terkena dampak justru buta internet dan sulit mengakses internet. Mereka juga sering menggunakan bahasa Inggris atau istilah yang tidak bisa dipahami masyarakat terkena dampak ketika bisa mengakses informasi tersebut. Informasi soal proyek bahkan cenderung tertutup, tidak kooperatif dan banyak yang tidak paham apa itu kebijakan PCP,”ujar Nadia Hadad dari Bank Information Center, sebuah lembaga yang memantau proyek, program dan kebijakan dari lembaga-lembaga keuangan internasional.

Dalam hal aturan pengecualian (exceptionalities) pada PCP juga terjadi seperti itu. Aturan pengecualian ini mengatur tentang dokumen-dokumen yang tidak menjadi milik publik. “Aturan ini membatasi akses publik terhadap beberapa dokumen penting terkait proyek. Seharusnya ADB mengeluarkan seluruh informasi terkait proyek tanpa terkecuali. agar masyarakat bisa mengambil keputusan yang tepat, apakah harus menerima atau menolak proyek tersebut sesuai dengan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). Kami memandang ADB sebagai Asian Destructive Bank karena terlalu memproteksi sektor swasta, melegalkan pengrusakan lingkungan dan menegasikan hak hidup masyarakat Indonesia, karena itu sudah sewajarnya pemerintah menghentikan seluruh proyek yang dibiayai oleh ADB secara bertahap dengan menyusun langkah-langkah Exit Strategi dari ADB” ujar Teguh Surya dari WALHI.

Dalam kasus proyek ADB dengan Palyja, misalnya, ditambahkan Hamong Santono, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air,  West Jakarta Water Supply Development Project, yang dipantau oleh anggota Koalisinya, menemukan sebuah dokumen yang tidak dapat diakses oleh publik dengan alasan dokumen tersebut bersifat rahasia. Padahal masyarakat sipil membutuhkan dokumen tersebut untuk melihat  dana hutang  yang dikucurkan  ADB kepada Palyja benar-benar digunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Informasi Proyek.

Sementara terkait dalam hal  Proses Banding dimana masyarakat dapat melakukan pengaduan apabila terjadi penolakan pemberian informasi, ADB diminta organisasi masyarakat sipil ini, untuk memperbaiki mekanisme bandingnya, karena selama ini dinilai tidak independen. Setiap pengaduan terkait proses permintaan informasi dapat dimasukkan ke sebuah divisi bernama PDAC (Public Disclosure Advisory Committee), tapi saat ini, divisi tersebut ada di dalam struktur ADB sendiri, dan akan melaporkan kerjanya ke Presiden ADB. Artinya, keindependenan mereka dalam menyelesaikan persoalan sangat dipertanyakan.

‘Dari semuanya ini, sistem yang diciptakan haruslah diuji dalam segala konteks agar hak setiap orang dalam memperoleh informasi dapat dipenuhi’ demikian pungkas Norman Jiwan dari Sawit Watch.

Karena itu, kami menuntut ADB untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas dalam Public Communication Policy-nya dengan mengadopsi masukan dari masyarakat sipil. Kebijakan ini haruslah dibuat oleh pihak ADB dengan sungguh-sungguh mengedepankan prinsip partisipasi (FPIC), transparansi, dan akuntabilitas. (***)

Contact Person:
Diana Gultom   : 0815-9202737
Nadia Hadad     : 0811-132081
Teguh Surya      : 0811-8204362
Musfarayani      : 0815-8070717
Hamong             : 0815-11485137
Norman             : 0813-15613536

debtWatch Indonesia, BIC (Bank Information Center), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), E-LAW Indonesia, Sawit Watch, KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air), IESR (Institute for Essential Services Reform), Solidaritas Perempuan, Perkumpulan Boemi, Komunitas Anti Globalisasi Ekonomi (KoAGE).

Tagged: ,