GERAKAN MASYARAKAT SIPIL ACEH MENOLAK PROSES TINJAUAN PCP ADB YANG TIDAK AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

Posted on August 2, 2010

0


Aceh, 29 Juli 2010 – Asian Development Bank (ADB) adalah salah satu lembaga pembiayaan internasional terkemuka nomor dua dunia setelah World Bank (WB) yang misinya membantu sebagian besar anggotanya di Asia Pasifik yang notabene adalah negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan serta bertujuan meningkatkan kualitas hajat hidup masyarakat di negara-negara tersebut. Markas Besar ADB berada di Manila. Lembaga keuangan multilateral ini berdiri sejak tahun 1966.

Pada tanggal 28 – 29 Juli 2010, ADB akan mengadakan konsultasi Tinjauan Kebijakan Komunikasi Publik (PCP/Public Communication Policy) mereka di Indonesia, dengan mengambil lokasi di Jakarta dan Aceh. Konsultasi tersebut merupakan bagian dari putaran konsultasi ADB di beberapa negara terpilih, seperti di Kamboja, Bangladesh, Tajikistan, Filipina, Amerika Serikat, Kanada dan terakhir di Indonesia.

Namun, proses konsultasi yang dilakukan tidak memperlihatkan kesungguhan ADB dalam mendengarkan pendapat masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan tidak adanya respon dan informasi dari ADB terkait konsultasi ini seperti undangan, maupun agenda pertemuan konsultasi. “Kami  masyarakat tidak pernah mendpatkan informasi mengenai konsultasi publik ini dari ADB, begitu juga dengan peserta yang hadir, seperti apa kriteria peserta yang diundang oleh ADB untuk konsultasi ini” Ungkap Yulfan, masyarakat Lhoknga, Aceh Besar.

Proses konsultasi di Aceh juga terkesan membatasi akses publik untuk terlibat dalam konsultasi yang dilakukan hari ini (29 Juli 2010). Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya informasi dan pengumuman ke publik mengenai konsultasi PCP-ADB yang akan dilakukan. Akan tetapi, karena sejumlah tekanan dari berbagai elemen sipil baik di tingkat nasional maupun daerah, pertemuan konsultasi PCP di Aceh dapat diikuti oleh 2 (dua) orang peninjau dan sejumlah peserta perwakilan masyarakat yang direkomendasikan oleh koalisi elemen sipil dan barisan ornop. Walaupun sampai dengan hari ini, belum terinformasi mengenai agenda yang akan dibahas dalam proses konsultasi ini.

Hal diatas menunjukkan bahwa proses konsultasi yang dilakukan ADB tidak akuntabel dan transparan, serta menunjukkan ketidakseriusan ADB dalam melakukan tinjauan PCP mereka yang telah diberlakukan sejak hampir 5 tahun lalu (1 September 2005) itu. Tuntutan dari Gerakan Masyarakat Sipil Aceh atas kondisi yang berlaku saat ini adalah mendesak agar proses Tinjauan PCP harus dilakukan terbuka untuk publik secara luas, partisipatif dan transparan sehingga terjadi perubahan yang mendasar dan substansial dalam PCP ADB kedepan, terutama dalam hal akses dan keterbukaan informasi publik yang mudah dipahami dan menghargai kapasitas masyarakat penerima manfaat (baca: korban).

Disamping itu Gerakan Masyarakat Sipil Aceh juga menuntut agar ADB mempublikasikan secara luas dari serta melakukan evaluasi secara mendasar dan menyeluruh terhadap proyek-proyek ETESP mereka di Aceh dalam periode 2005-2010 yang dinilai hingga saat ini banyak menyisakan masalah di lapangan.

Aksi hari ini, salah satu bentuk kesadaran kritis yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil untuk menunjukkan ketidak percayaan masyarakat sipil terhadap proses konsultasi yang dilakukan oleh ADB.

Aksi Diam (baca: tutup mulut dengan lakban hitam) ini dimulai sekitar pukul 11.15 WIB bersamaan dengan dimulainya kegiatan konsultasi Tinjauan PCP ADB di Banda Aceh yang berlangsung di Dayan Dawood. Demonstran awalnya menggelar aksi didepan pintu gerbang masuk Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah.

Menjelang waktu rehat siang, demonstran bergerak maju kedalam gedung, tepatnya di mulut pintu ruangan dimana pelaksanaan Tinjauan PCP ADB dilaksanakan. Puluhan peserta Tinjauan PCP ADB saat keluar ruangan langsung memperhatikan poster-poster protes demonstran sebelum akhirnya menyantap hidangan siang yang telah diselenggarakan panitia. Sementara itu demonstran tetap diam ditempat. Akhirnya sekitar pukul 14.15 WIB saat kegiatan tinjauan PCP ADB dimulai kembali, beberapa perwakilan masyarakat yang merupakan rekomendasi dari sejumlah ornop di Aceh melakukan walkout sekaligus menandai berakhirnya “aksi diam” tersebut.

“Aksi diam pagi hingga siang menjelang sore ini menkonstruksikan paling tidak dua hal. Pertama, ADB telah melakukan pembungkaman publik dengan proses pelaksanaan tinjauan PCP ADB yang sangat membatasi akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kedua, sungguh informasi kunci dan rinci terkait proyek-proyek ADB di Aceh termasuk mekanisme pelaksanaannya sangat sulit untuk diperoleh sehingga banyak elemen terutama masyarakat penerima manfaat (baca: korban) sering tidak tahu mengungkapkan apa dan siapa itu ADB sesungguhnnya!”. Demikian pernyataan Arifsyah, salah satu anggota demonstran.

Pernyataan Pers Bersama Oleh:

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Walhi, Jaringan KuALA, Masyarakat Lhoknga,

LSM SAKA, AOC, ASF, Yayasan Lamjabat, Beujroh, KPI

Informasi dan konfirmasi lebih lanjut:

Donna Swita Hardiani    SP Aceh                               hp: 081360684549

Dewi Puspa                        SP Eknas Jakarta               hp: 085260241597

David  Susanto                  SP Aceh                               hp: 081269390044

Arifsyah, M. Nasution    Jaringan KuALA             hp: 081377242121

Abdul Muis                         Beujroh                               hp: 085260899392

Tagged: , ,