DPR KETERLALUAN !!! TIDAK PERLU RUMAH ASPIRASI

Posted on August 4, 2010

0


Jakarta, 3 Agustus 2010 – Lagi-lagi DPR dengan mengatasnamakan “aspirasi” memberikan usulan yang menyakiti rakyat “Rumah Aspirasi” Rp. 200 juta per orang/tahun atau Rp. 112 Milyar. Usulan ini semakin menambah deretan panjang 10 cacat politik anggaran DPR periode 2009-2014 selama 10 bulan menjabat.

10 Keburukan Kinerja DPR Selama 10 Bulan Menjabat

1.     Biaya Pelantikan Mewah Rp. 12 Milyar 2.     Anggaran Plesiran Rp. 122 Milyar
3.     Rp. 8,4 Milyar 1 RUU inisiatif DPR 4.     Rp. 445 Milyar Rumah Jabatan Kalbata
5.     Gedung Miring Rp. 1,8 Trilyun 6.     Pemakaman Century gate
7.     Bagi-bagi Cek Kosong APBN-P Rp. 1,1 Triliun 8.     Usual Dana Aspirasi Ngawur Rp. 8,4 Trilyun
9.     Malas Melaporkan Kekayaan 10. Pembolos

Rupanya DPR tidak jera dan telah mengalami kebutaan dan ketulian Politik. DPR kembali mengusulkan “rumah aspirasi” berkaitan dengan ini Seknas FITRA menyatakan sebagai berikut:

1.     Anggaran Penyerapan Aspirasi DPR Rp. 579 juta per orang/tahun. Untuk menjalankan fungsi penyerapan aspirasi, DPR telah memiliki alokasi anggaran dan tunjangan. Usulan rumah aspirasi  hanya menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran. Pasalnya DPR telah memiliki alokasi penyerapan aspirasi yang besarnya Rp.57,15 milyar, kunjungan kerja sesuai tatib (6 kali), kunjungan kerja reses (4 kali setahun) dan kunjungan kerja perorangan. Sebesar Rp. 173 milyar dan Tunjangan komuinkasi intensif Rp 14 juta perorang per bulan. Artinya dalam setahun  anggaran penyerapan aspirasi tanpa rumah aspirasi sebesar Rp. 579 juta/orang /tahun sudah lebih dari cukup. Anggaran penyerapan aspirasi selama ini, termasuk untuk reses tidak memiliki akuntabilitas yang jelas, DPR mendapatkan gelondongan anggaran reses tanpa mempertanggungjawab kan aspirasi apa yang diperoleh selama reses.

2.     Usulan rumah aspirasi juga menunjukan tidak bekerjanya mesin partai politik pengusung DPR untuk melakukan agregasi dan artikulasi aspirasi. Mesin partai politik hanya bekerja lima tahun sekali menjelang Pemilu. Seharusnya DPR mengoptimalkan peran partai politik masing-masing sebagai wadah rumah aspirasi.

3.     Rumah aspirasi di tengarai hanya akan menjadi instrumen balas jasa anggota DPR untuk menampung para tim sukses-nya di daerah pemilihan maupun kolega serta kerabatnya. Preseden ini dapat dilihat dati tim ahli DPR yang lebih banyak berasal dari kerabat ataupun kolega partai politiknya, tidak berdasarkan profesionalisme.

4.     Usulan rumah aspirasi adalah usulan yang illegal. Dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak ada satupun pasal yang mengamanatkan DPR membentuk rumah aspirasi, berbeda dengan DPD yang secara jelas-jelas dimandatkan dalam Undang-undang ini untuk membentuk kantor di Daerah.

Anggaran Penyerapan Aspirasi DPR-RI Tahun 2010

No Uraian Jumlah Keterangan
1 Rumah Aspirasi Rp. 112 Milyar Rp. 200 Juta/ Anggota
2 Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam rangka peningkatan komunikasi intensif Rp. 57, 15 Milyar
  • · Ketua Rp. 10 Jt/bln
  • · Wk Rp. 9 jt/bln
  • · Anggota Rp. 8,5 Jt/bln
3 Kunjungan Kerja DN Perorangan Rp. 173,16 Milyar Kunker sesuai Tatib (6 kali setahun), Kunker reses (4 kali setahun), Kunker perorangan (sekali setahun)
4 Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat Rp. 94, 37 Milyar Berdasarkan slip gaji DPR 2009, setiap bulan diterima Rp. 12 juta
Total tanpa Rumah Aspirasi Rp. 324,68 Milyar Rp 579 juta/org/thn
Total dengan Rumah Aspirasi Rp. 436,68 Milyar Rp. 787 juta/org/th

Sumber: Data diolah Seknas FITRA, DIPA DPR RI 2010

Berangkat dari permasalahan usulah rumah aspirasi di atas, FITRA menuntut DPR untuk membatalkan rencana pembuatan rumah aspirasi, karena dapat menyebabkan tumpang tindih anggaran dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Usulan rumah aspirasi adalah usulan yang menghambur-hamburka n uang rakyat dan inkosntitusional karena bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) yang menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Jakarta, 03 Agustus 2010

Yuna Farhan

Sekjen FITRA