Lembaga Bantuan Hukum Pers Terhadap Putusan PTUN Penolakan Pelarangan Film Balibo Five

Posted on August 9, 2010

0


Jakarta, 5 Agustus 2010 – Putusan Pengadilan tata Usaha Negara DKI Jakarta (kamis 5/08) menolak seluruhnya  atas Gugatan yang di ajukan oleh AJI Jakarta melalui kuasa hukumnya LBH Pers sebagai penggugat   terhadap  Lembaga Sensor Film Indonesia (LSF) yaitu surat Nomor  1800/LSF/XII/ 2009 , tertanggal 3 Desember 2009, perihal: Film Balibo, yang isinya menolak untuk dipertontonkan/ dipertunjukkan seluruh Film Balibo di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penolakan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Guruh Jaya Saputra, S.H. yang dibacakan rabu 5 Agustus 2010, berpendapat bahwa apa yang di-dalil-kan oleh pihak Lembaga Sensor Film (LSF) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang lembaga sensor film sehingga tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Selain itu hakim berpendapat bahwa saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh AJI Jakarta  dianggap oleh hakim tidak relevan dengan pokok perkara.

Lagi pula kewajiban LSF yang diharuskan berdialog dengan pemilik film yang sudah diwajibkan undang-undang tidak dipertimbangkan sebagai kesalahan LSF. Sehingga putusan ini bertentangan Pasal 60 UU Film yang mewajibkan LSF untuk berdialog dengan pemilik film yang faktanya tidak dilakukan.

Putusan ini akan menjadi preseden buruk terhadap keberadaan kebebasan informasi, khususnya informasi melalui film. Selain itu perlindungan wartawan saat menjalankan tugas  sebagaimana dijamin undang-undang seharusnya hakim sebagai penegak hukum dapat mengimplementasikan nya dalam putusan.

Undang-Undang Perfilman yang baru tidak membolehkan sensor seluruhnya. Sementara pengadilan  berdalih pelarangan tersebut dibolehkan dengan mendasarkan pada PP Nomor 7 Tahun 1994. LBHPers menilai putusan ini bertentangan dengan azas hukum bahwa UU baru mengesampingkan UU lama  (Lex Posteriori derogate lex legi priori) apalagi peraturan yang lama adalah peraturan dibawah UU. Putusan ini juga  menutupi  fakta sejarah terbunuhnya jurnalis di Indonesia tanpa ada pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian atas putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan informasi dan kebebasan pers telah dikebiri  oleh penguasa dan hak public untuk memperoleh informasi telah dibungkam dengan sensor yang bertentangan dengan konstitusi .

Kita sudah mempunyai preseden buruk dalam kasus pembunuhan jurnalis Harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, di Yogyakarta 1996 silam yang belum jelas pertanggungajwaban hukumnya sampai saat ini  . LBH Pers tidak ingin preseden buruk ini terus terulang. Salahsatu cara menjaga kebebasan ini adalah dengan memastikan bahwa tidak ada kasus pembunuhan jurnalis yang tidak jelas pertanggungjawaban hukumnya.

Hendrayana, SH
Direktur Eksekutif