Tolak Praktek Pemberangusan Serikat Buruh/Serikat Pekerja !!!

Posted on August 9, 2010

0


Hak berserikat merupakan hak dasar warga negara !!!

Jakarta, 4 Agustus 2010 – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mutasi, intimidasi terhadap pengurus serikat buruh atau serikat pekerja, perubahan status dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak, dan membangun serikat pekerja/buruh “boneka” oleh pemilik modal, adalah berbagai macam bentuk pemberangusan serikat buruh/pekerja yang terjadi di Indonesia. Praktik pemberangusan serikat buruh/pekerja saat ini bukan hanya dialami oleh para buruh pabrik saja, namun juga sudah merambah ke berbagai perusahaan media dan BUMN. Artinya, semua orang yang bekerja akhirnya menjadi sangat rentan terhadap pemangkasan hak-haknya, karena fungsi serikat buruh/pekerja adalah memperjuangkan kesejahteraan buruh/pekerja.

Akhirnya semua rakyat Indonesia menjadi terancam hak-haknya untuk mencapai penghidupan yang layak dan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hal tersebut berakibat pada ancaman terhadap pengangguran semakin meningkat di Indonesia. Akibat pasar tenaga kerja yang fleksibel juga menyebabkan tidak terserapnya lulusan tenaga kerja terdidik yang dianggap memiliki keterampilan tinggi. Jumlah pengangguran tingkat sarjana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, jumlahnya sekitar 740.000 orang sarjana dan awal tahun 2009 bertambah mendekati angka satu juga atau lebih dari 900.000 sarjana yang menganggur.

Namun bagi para pemilik modal, tentu saja masalah-masalah tersebut tidak menjadi persoalan besar, selama akumulasi keuntungannya bertambah. Serikat buruh/pekerja yang dianggap sebagai penghalang utama bagi terakumulasinya keuntungan bagi para pemilik modal, sedikit demi sedikit mulai diberangus dengan bantuan dari rezim neoliberal. Rezim neoliberal jelas-jelas sangat membantu kepentingan para pemilik modal dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang melancarkan agenda pemberangusan serikat buruh/pekerja ini.

Kepentingan neoliberalisme memang akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia dan menguntungkan para pemilik modal beserta antek-anteknya. Adanya PHK serta ketidakpastian kerja akibat sistem kerja kontrak dan outsourcing, tentunya memicu angka kemiskinan semakin meningkat di Indonesia. Sementara serikat buruh/pekerja, sebagai alat satu-satunya yang dapat memperjuangkan kesejahteraan buruh/pekerja mulai diberangus. Dengan banyaknya pemberangusan serikat buruh/pekerja di Indonesia maka dapat dipastikan bahwa rezim SBY memang sengaja membiarkan terjadinya pemiskinan struktural yang dilakukan oleh sistem Neoliberalisme.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1. Menolak dan melawan praktik-praktik pemberangusan serikat buruh/pekerja (union busting) di Indonesia.
2.Bangun kekuatan buruh yang progresif untuk melawan segala praktik penindasan yang dilakukan oleh para pemilik modal.
3. Bangun persatuan untuk membentuk kekuatan politik alternatif agar dapat melawan sistem neoliberal di Indonesia.
4. Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, maka hanya dengan SOSIALISME lah yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja