Perusahaan Media Sepantasnya Memberikan THR kepada Pekerja Berstatus Kontributor

Posted on September 6, 2010

0


Jakarta, 1 September 2010 – Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Ini diatur dalam Pasal 1 Huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Dengan regulasi ini, maka pemberian THR kepada pekerja merupakan amanat yang sangat jelas dari regulasi yang berlaku selama ini. Dalam undang-undang, yang disebut seseorang itu sebagai pekerja jika ada unsur hubungan kerja, pekerjaan, dan perintah. Dengan merujuk pada pengertian ini, maka semua pekerja media, baik yang berstatus karyawan maupun kontrak (seperti kontributor, koresponden, dan semacamnya) sudah selayaknya menerima THR sebelum hari raya.

Hanya saja, berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), ada sejumlah kontributor yang hingga kini belum menerima hak THR tersebut dengan alasan yang tidak pasti. Kalau pun ada yang menerima, jumlahnya juga dianggap tak jelas apa pertimbangannya.

Hak atas THR ini diatur dalam Permenaker No 4 Tahun 1994. Berdasarkan Permenaker ini, pengusaha yang melanggar kewajibannya membayar hak THR bisa dikategorikan melakukan tindak pidana. Pasal peraturan menteri itu mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus atau lebih. Pembayarannya juga harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan diperingati.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada para pemilik media untuk memberikan THR tidak hanya kepada jurnalis yang berstatus karyawan tetap, tapi juga kepada jurnalis yang punya hubungan kontrak seperti kontributor, koresponden, dan semacamnya. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum positif kita, ini juga sebagai bagian dari penghargaan terhadap pekerja media.

Sekadar menegaskan, pemberian THR kepada pekerja media adalah kewajiban pengusaha tempat ia bekerja, bukan kewajiban nara sumber, lembaga pemerintah atau pihak swasta. Jangan sampai masa-masa menjelang Lebaran ini dimanfaatkan untuk menyogok jurnalis dengan memberikan “THR”. Sebab, pasal 6 Kode Etik Jurnalistik jelas menyatakan, “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Pemberian “THR” oleh narasumber jelas dapat dipandang sebagai upaya suap yang bisa mematikan sikap kritis jurnalis.

Tolak Amplop, Perjuangkan THR

Kontak yang bisa dihubungi:

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Media Independen Abdul Manan 0818948316,
Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia Winuranto Adhi 08155517333,
Ketua AJI Jakarta Wahyu Dhyatmika 0818317182