Panda Nababan Melaporkan 5 Hakim Pengadilan Tipikor ke Mahkamah Agung

Posted on October 27, 2010

0


Jakarta, 21 Oktober 2010. Panda Nababan, anggota Komisi III DPR RI, Kamis siang (12/10) melaporkan lima hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Ketua Mahkamah Agung RI, yang diterima oleh Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung,H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. “Saya mendukung proses hukum yang profesional dan pengadilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Saya juga mendukung pengadilan yang independen, pengadilan yang bebas dari tekanan penguasa dan opini masyarakat. Saya mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui proses peradilan tindak pidana korupsi yang berintegritas tinggi, jujur, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, tetapi saya tidak mau peradilan tindak pidana korupsi ini dinodai oleh hakim yang tidak cakap menjalankan tugas, yang melakukan perbuatan tercela, dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 18 huruf [b] dan [c] Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Dan apa yang saya alami bukanlah suatu proses hukum yang profesional dan fair,” demikian diungkapkan Panda Nababan.

Panda Nababan mengungkapkan hal tersebut untuk menyikapi penetapan status tersangka kepada dirinya berkenaan dengan kasus cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gurbernur Bank Indonesia. Menurut Panda, keputusan kelima hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan nama Panda Nababan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak obyektif, tidak bersikap adil, dan memanipulasi fakta persidangan.

Jika disimak surat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 28 September 2010, penyidikan terhadap 26 anggota Komisi IX DPR RI priode 1999-2004 “merupakan hasil gelar perkara penyidik dan penuntut pada KPK mengenai pengembangan perkara sesuai hasil pembuktian dalam pemeriksaan persidangan, sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 17 Mei 2010 atas nama terpidana H. Duddhie Makmun Murod, M.B.A. yang telah berkuatan hukum tetap.” Jadi, sangat jelas bahwa keputusan kelima hakim tersebut sangat diperhatikan dan dipertimbangkan oleh KPK dalam menetapkan ke-26 anggota DPR tersebut menjadi tersangka.

“Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara di mana saya bukan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut, tetapi pertimbangan putusan tersebut merugikan saya, maka forum apa yang bias saya gunakan untuk meminta keadilan?” ungkap Panda. Adapun majelis hakim yang dimaksud dan dilaporkan itu adalah Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (selaku Ketua Majelis Hakim); Herdi Agustin, S.H., M.Hum.; H. Achmad Linoh, S.H., M.Pd.; Slamet Subagio, S.H.; Sofialdi, S.H.,

Sejalan dengan sikapnya yang mendukung pemberantasan korupsi sekaligus sebagai upaya meminta keadilan karena telah menjadi korban dari keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti yang telah disebutkan di atas, Panda Nababan beserta tim pengacaranya—yang terdiri dari Abdul Hakim Garuda Nusantara, Luhut Pangaribuan, Juniver Girsang, Patra Zein, dan Dwi Ria Latifa—melakukan upaya hukum awal, dengan mengajukan permohonan ke beberapa lembaga terkait untuk memanggil dan memeriksa 5 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yakni ke Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan hari ini kepada Mahkamah Agung.

Laporan ke Komisi Yudisial dilakukan pada hari Rabu, 13 Oktober 2010, yang diterima oleh Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dan komisioner yang lain di Gedung Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Hasil dari pertemuan tersebut, Komisi Yudisial sangat mendukung upaya yang dilakukan Panda Nababan dan tim pengacaranya dan berjanji akan membentuk suatu tima khusus untuk menindaklanjuti laporan Panda Nababan tersebut.

“Sesuai dengan SOP kami nanti akan segera dibentuk tim. Tim ini ada unsure anggota plus tenaga ahli senior (ketua pengadilan tinggi). Terus tentu saja kita akan mengonfirmasi dengan beberapa pandangan yang tadi disampaikan,” ujar Busyro dalam jumpa pers setelah mengadakan pertemuan dengan Panda Nababan dan tim pengacaranya. Selain itu, sesuai dengan prosedur operasional standarnya, Komisi Yudisial juga berjanji akan melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Setelah dari Komisi Yudisial, Panda Nababan dan tim pengacaranya juga melapor ke Komisi Nasional Hak Asassi Manusia di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, pada tanggal 15 Oktober 2010. Panda Nababan dan tim pengacaranya diterima oleh Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM berjanji akan melakukan proses pemantauan (monitoring) atas proses peradilan yang akan berlangsung nanti.

“Selain itu, Komnas HAM akan mempertimbangkan kewenangan yang kami miliki berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, kewenangan yang bersifat kuasi peradilan, yaitu memberikan pendapat Komnas HAM dalam suatu proses persidangan yang memiliki dimensi hak asasi manusia. Nanti dalam proses persidangan di peradilan Tipikor, kami akan meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan Komnas HAM untuk memberikan pendapat berkaitan dengan adanya dimensi pelanggaran hak asasi di dalam kasus ini. Ini salah satu kewenangan yang mungkin nanti bisa kami gunakan di dalam konteks mempertahankan atau membela hak warga negara , baik dalam proses peradilan maupun dalam proses yang lainnya,” ujar Ifdhal Kasim.

Selanjutnya, Ifdhal Kasim menyatakan akan menelusuri permintaan Panda Nababan dan tim pembela hukumnya. “Yang jelas, setiap orang berhak mendapat keadilan yang fair seperti dalam hal penetapan orang sebagai tersangka atau terdakwa. Kami akan mendalami lebih lanjut untuk menghindari adanya ketidakadilan,” tutur Ifdhal lagi. ***